Guru honorer di lingkup Pemko Makassar, Sulsel, bakal mendapat insentif
Rp 850 ribu per bulan. Ada 1.800 honorer yang akan memperoleh tunjangan
insentif itu.
Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar menyiapkan anggaran sekitar Rp4,5
miliar pada Perubahan APBD 2017 untuk alokasi insentif 1.800 guru
honorer.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Ismunandar menuturkan, guru honorer
selama ini hanya mendapatkan honor mengajar dari dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).
Honor yang diterima setiap bulan bervariasi, disesuaikan kemampuan dana BOS tiap sekolah.
"Sebelumnya gaji dihitung per jam, dari Rp 3000 hingga Rp 8500. Kalau
dikumpul dalam satu bulan, hanya cukup untuk transportasi," tuturnya.
Setelah adanya insentif dari APBD, kesejahteraan guru honorer lebih
meningkat. "Mereka juga akhirnya bisa ikut sertifikasi, sehingga gajinya
bisa setara atau di atas UMK," jelasnya.
Ismunandar mengungkapkan, berkas 1.800 guru honorer telah diserahkan ke
Badan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar untuk diverifikasi. "Masih
berproses," katanya.
Syarat pengangkatan guru honorer Pemkot Makassar, kata Ismunandar,
minimal telah mengabdi selama empat tahun. Pertimbangannya agar tidak
menimbulkan kecemburuan di antara guru honorer.
Besaran insentif, kata dia, masih belum final dan masih akan mendapat persetujuan DPRD Makassar.
"Soal anggaran kita lihat nanti pembahasan di DPRD, tergantung keputusan antara DPRD dengan pemerintah kota," katanya.
Ismunandar menjelaskan, selama ini kesejahteraan guru honorer masih di
bawah standar. Padahal, guru honorer memberikan kontribusi yang besar
bagi sekolah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Makassar, Muhammad Hasbi, mengungkapkan,
para guru honorer yang akan menerima insentif harus memiliki SK Wali
Kota.
"Insentifnya Rp850 ribu per bulan setelah dipotong BPJS. Ini sesuai
janji Pak Wali. Akan dianggarkan pada APBD perubahan," kata Hasbi, Rabu
23 Agustus.
Insentif yang dianggarkan pada APBD-P, kata dia, bakal disiapkan untuk tiga bulan hingga akhir tahun.
“Penganggarannya akan berkesinambungan atau dianggarkan lagi pada APBD Pokok 2018 nantinya," jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Makassar dari Fraksi PAN, Hamzah Hamid mendukung
langkah Disdik Makassar yang bakal mengangkat guru honorer sekolah
menjadi guru honorer pemkot. Dia berharap kesejahteraan guru honorer
bisa meningkat dengan adanya insentif.
"Selama ini nasib guru honorer memprihatinkan karena hanya berharap dana
bos yang dibayarkan tiap tiga bulan dan nilainya sangat kecil,"
katanya, seperti diberitakan FAJAR (Jawa Pos Group).
Dia mengungkapkan, pemenuhan kebutuhan guru di Makassar masih ditopang
guru honorer. Dia optimistis peningkatan kesejahteraan ribuan guru
honorer berdampak signifikan untuk perkembangan pendidikan di Kota
Makassar.
No comments:
Post a Comment